Ringkasan AI
Tampilkan Lebih Banyak
Pahami konten artikel dengan cepat dan ukur sentimen pasar hanya dalam 30 detik!
Dalam proyek crypto, perubahan protokol, penggunaan dana komunitas, hingga arah pengembangan tidak selalu diputuskan oleh satu perusahaan atau tim pengembang. Sebagian proyek menggunakan mekanisme tata kelola yang memungkinkan anggota komunitas mengajukan usulan dan memberikan suara untuk menentukan keputusan bersama. Model ini dikenal sebagai DAO atau Decentralized Autonomous Organization.
DAO banyak dibahas dalam ekosistem Web3 karena menggabungkan koordinasi komunitas dengan teknologi blockchain. Namun, istilah desentralisasi tidak berarti semua anggota memiliki pengaruh yang sama atau setiap keputusan langsung dijalankan oleh kode. Mekanisme tata kelola setiap DAO dapat berbeda, mulai dari cara anggota mendapatkan hak suara hingga pihak yang bertanggung jawab melaksanakan hasil voting.
Hal penting tentang DAO crypto:
DAO adalah organisasi atau komunitas yang menggunakan aturan tata kelola untuk mengambil keputusan bersama.
Governance token dapat memberikan hak voting, tetapi ketentuan dan bobot suaranya bergantung pada proyek.
Proposal biasanya melalui tahap pengajuan, diskusi, pemungutan suara, dan implementasi.
Kuorum menentukan apakah partisipasi voting memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan.
DAO tetap menghadapi risiko, seperti konsentrasi kekuatan voting, partisipasi rendah, dan kelemahan smart contract.
DAO merupakan singkatan dari Decentralized Autonomous Organization, yaitu organisasi yang menggunakan aturan dan mekanisme tata kelola untuk mengkoordinasikan keputusan anggotanya tanpa harus sepenuhnya bergantung pada satu otoritas pusat.
Dalam proyek blockchain, DAO dapat digunakan untuk menentukan arah pengembangan protokol, menyetujui penggunaan dana komunitas, mengubah parameter tertentu, atau mendanai proyek yang dianggap bermanfaat bagi ekosistem.
Ethereum.org menjelaskan DAO sebagai organisasi yang dimiliki bersama dan bekerja untuk mencapai misi yang disepakati. Proposal, voting, dan aturan berbasis smart contract dapat membantu mengatur keputusan serta pengelolaan dana organisasi tersebut. Namun, implementasi dan tingkat desentralisasinya berbeda-beda. Ethereum.org: What Is a DAO?
Bayangkan sebuah proyek Web3 memiliki dana komunitas untuk mendukung pengembangan aplikasi. Tim pengembang mengusulkan agar sebagian dana digunakan untuk meningkatkan keamanan sistem. Anggota DAO kemudian dapat mempelajari usulan tersebut dan memberikan suara sesuai aturan yang berlaku.
Jika proposal memenuhi persyaratan dan disetujui, dana dapat digunakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Pada satu DAO, transaksi mungkin dieksekusi oleh smart contract. Pada DAO lain, pelaksanaannya dapat memerlukan persetujuan multisig atau tindakan lanjutan dari pihak yang ditunjuk.
Jadi, DAO bukan sekadar grup komunitas yang berdiskusi di internet. DAO memiliki aturan tentang siapa yang dapat berpartisipasi, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana hasilnya diterapkan. Sebagian aturan tersebut dapat dijalankan melalui smart contract, sedangkan proses lainnya tetap membutuhkan koordinasi manusia.
Dalam organisasi tradisional, keputusan umumnya mengikuti struktur manajemen, kepemilikan, atau kewenangan yang ditentukan oleh bentuk organisasinya. Perusahaan, misalnya, dapat memiliki direksi dan manajemen yang bertanggung jawab atas keputusan operasional.
DAO menggunakan pendekatan tata kelola yang dapat memberikan peran lebih besar kepada komunitas. Anggota yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan proposal, memberikan suara, atau mendelegasikan hak voting kepada pihak lain.
Ada beberapa perbedaan yang perlu dipahami.
Struktur pengambilan keputusan. Organisasi tradisional biasanya memiliki pembagian kewenangan yang jelas berdasarkan jabatan atau aturan perusahaan. DAO dapat menggunakan proposal dan voting untuk keputusan tertentu, meskipun pengembang atau tim operasional masih mungkin menjalankan fungsi khusus.
Transparansi. Aktivitas yang tercatat di blockchain dapat diperiksa secara publik. Namun, tidak semua diskusi, keputusan informal, atau proses operasional DAO berlangsung on-chain. Transparansi juga bergantung pada data dan sistem yang tersedia.
Pengelolaan dana. Sebagian DAO mengelola treasury melalui smart contract yang membatasi transaksi berdasarkan aturan tertentu. Meski demikian, beberapa DAO tetap mengandalkan multisig atau pihak yang dipercaya untuk menjalankan transaksi.
Distribusi pengaruh. DAO yang menggunakan voting berbobot token dapat memberikan pengaruh lebih besar kepada pemegang token dalam jumlah besar. Karena itu, sistem yang disebut terdesentralisasi belum tentu menghasilkan partisipasi yang merata.
Dengan kata lain, DAO bukan berarti tidak memiliki kepemimpinan atau struktur sama sekali. Hal yang membedakannya adalah bagaimana kewenangan dan proses pengambilan keputusan diatur.
Governance token adalah token yang memberikan hak partisipasi dalam tata kelola suatu proyek sesuai ketentuan yang berlaku. Pemegang token dapat memperoleh hak untuk memberikan suara terhadap proposal tertentu atau mendelegasikan kekuatan votingnya kepada pihak lain.
Contohnya, sebuah protokol memiliki token tata kelola yang digunakan untuk menentukan alokasi dana pengembangan. Pemegang token yang memenuhi persyaratan dapat memilih apakah proposal tersebut disetujui atau ditolak.
Namun, governance token tidak otomatis memberikan kepemilikan saham, hak atas keuntungan perusahaan, atau kendali penuh terhadap seluruh aktivitas proyek. Hak yang diberikan bergantung pada desain token, aturan DAO, dan struktur hukum yang relevan.
Tidak selalu. Setiap DAO dapat menentukan mekanisme voting yang berbeda.
Pada sistem berbobot token, jumlah token yang memenuhi syarat menentukan besarnya kekuatan suara. Jika satu token mewakili satu suara, seseorang yang memiliki 1.000 token dapat memiliki bobot voting lebih besar daripada seseorang yang memiliki 10 token.
Sebagai ilustrasi sederhana, sebuah proposal memperoleh hasil berikut:
Anggota A memiliki 600 unit kekuatan voting dan memilih setuju.
Anggota B memiliki 250 unit kekuatan voting dan memilih menolak.
Anggota C memiliki 150 unit kekuatan voting dan memilih setuju.
Jika semua suara dihitung dengan bobot tersebut, total suara setuju adalah 750 dan suara menolak 250. Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan dapat didominasi oleh pihak dengan bobot voting lebih besar, meskipun jumlah orang yang memilih setiap opsi tidak sebanding dengan bobot suaranya.
Ilustrasi tersebut tidak memperhitungkan kuorum atau persyaratan khusus lain. Hasil akhirnya tetap bergantung pada aturan DAO.
Ada pula model yang menggunakan delegasi, reputasi, saham keanggotaan, atau persyaratan partisipasi tertentu. Oleh karena itu, sebelum menganggap kepemilikan token memberikan hak suara, pengguna perlu memeriksa dokumentasi tata kelola proyek tersebut.
Mekanisme voting DAO dapat berbeda, tetapi umumnya melibatkan beberapa tahap berikut.
Proses dimulai ketika seseorang atau kelompok yang memenuhi persyaratan mengajukan proposal. Isinya dapat berupa perubahan protokol, pendanaan untuk pengembangan, pembaruan parameter, atau penggunaan dana treasury.
Proposal yang baik biasanya menjelaskan masalah yang ingin diselesaikan, perubahan yang diusulkan, manfaat yang diharapkan, kebutuhan biaya, serta risiko yang mungkin muncul.
Sebagian DAO menetapkan ambang kekuatan voting tertentu agar seseorang dapat mengajukan proposal formal. Persyaratan ini dapat membantu mengurangi spam, tetapi juga dapat membuat proses pengajuan lebih sulit bagi anggota dengan kekuatan voting kecil.
Sebelum pemungutan suara resmi, proposal dapat dibahas melalui forum komunitas, kanal diskusi, atau pemungutan suara awal.
Tahap diskusi membantu anggota memahami konsekuensi usulan dan menyampaikan keberatan. Pengusul juga dapat memperbaiki proposal berdasarkan masukan yang diterima.
Pada tahap ini, jumlah komentar atau dukungan informal belum tentu menentukan hasil voting akhir. Diskusi komunitas dan voting formal dapat memiliki fungsi serta aturan yang berbeda.
DAO perlu menentukan siapa yang berhak memilih dan bagaimana bobot suara dihitung.
Dalam sistem berbasis token, perhitungan dapat menggunakan saldo token pada waktu tertentu atau kekuatan voting yang telah didelegasikan. Beberapa sistem menggunakan snapshot, yaitu pencatatan kepemilikan atau hak voting pada blok atau waktu tertentu, agar perubahan saldo setelahnya tidak mengubah hak suara untuk proposal tersebut.
Ketentuan ini penting karena memiliki token saat ini tidak selalu berarti seseorang otomatis dapat mengikuti semua voting yang sedang berlangsung. Pada beberapa DAO, hak voting perlu diaktifkan atau didelegasikan sebelum periode pemungutan suara dimulai.
Anggota yang memenuhi persyaratan memberikan suara melalui sistem yang digunakan DAO. Pilihan dapat berupa setuju, menolak, atau abstain, tergantung aturan proposal.
Periode voting ditentukan oleh tata kelola proyek. Selama periode tersebut, anggota dapat menilai proposal berdasarkan dampaknya terhadap protokol, komunitas, dan dana yang dikelola.
Voting juga dapat dilakukan secara on-chain atau off-chain. Perbedaan keduanya akan dibahas pada bagian berikutnya.
Setelah periode voting berakhir, sistem memeriksa hasil berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Mayoritas suara setuju tidak selalu cukup untuk meloloskan proposal.
Salah satu persyaratan penting adalah kuorum, yaitu ambang minimum partisipasi atau suara yang harus tercapai agar proposal memenuhi ketentuan. Cara menghitung kuorum dapat berbeda antar-DAO. Ada sistem yang memperhitungkan suara setuju dan abstain, sementara sistem lain menggunakan definisi yang berbeda.
Artinya, proposal dapat memperoleh lebih banyak suara setuju daripada menolak, tetapi tetap gagal jika kuorum atau persyaratan lain tidak terpenuhi.
Proposal yang lolos kemudian masuk ke tahap implementasi. Pada sistem tertentu, smart contract dapat menjalankan transaksi atau perubahan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
Namun, tidak semua keputusan DAO dieksekusi otomatis. Ada proposal yang memerlukan tindakan multisig, koordinasi pengembang, pembaruan perangkat lunak, atau proses lanjutan lainnya.
Sebagian sistem juga menerapkan timelock, yaitu jeda waktu antara persetujuan proposal dan pelaksanaannya. Jeda ini memberi kesempatan bagi komunitas untuk meninjau perubahan sebelum dijalankan.
Dokumentasi Uniswap Governance Process memperlihatkan contoh proses bertahap, mulai dari diskusi proposal hingga voting on-chain dan implementasi. Proses serta ambang yang digunakan Uniswap merupakan aturan proyek tersebut, bukan standar universal bagi semua DAO.
Perbedaan utama keduanya terletak pada tempat suara dicatat dan bagaimana hasil voting digunakan.
Dalam on-chain voting, suara atau hasil pemungutan suara dicatat melalui mekanisme blockchain. Smart contract dapat memeriksa persyaratan voting dan mengatur tahapan pelaksanaan keputusan.
Kelebihannya adalah catatan yang tersimpan di blockchain dapat diverifikasi oleh pihak lain. Namun, proses ini dapat menimbulkan biaya transaksi, bergantung pada jaringan dan desain sistemnya.
Selain itu, pencatatan suara secara on-chain tidak otomatis menjamin bahwa semua anggota memahami proposal atau bahwa keputusan yang disetujui bebas dari risiko.
Dalam off-chain voting, suara dikumpulkan melalui sistem di luar blockchain, misalnya platform pemungutan suara komunitas. Metode ini dapat mengurangi kebutuhan transaksi on-chain untuk setiap suara.
Namun, hasilnya mungkin memerlukan proses tambahan sebelum diterapkan. Misalnya, keputusan yang disetujui melalui voting off-chain dapat menjadi dasar untuk mengajukan proposal on-chain berikutnya.
Satu DAO juga dapat menggabungkan kedua pendekatan. Diskusi dan pemungutan suara awal berlangsung di luar blockchain, sedangkan keputusan yang mengubah protokol atau mengalokasikan dana tertentu memerlukan voting on-chain.
Karena itu, istilah on-chain dan off-chain menjelaskan mekanisme pencatatan dan proses keputusan, bukan ukuran mutlak tentang seberapa demokratis atau aman suatu DAO.
Delegasi voting memungkinkan pemegang token menyerahkan kekuatan suaranya kepada alamat atau perwakilan lain, jika sistem DAO mendukungnya.
Mekanisme ini berguna ketika anggota tidak memiliki cukup waktu atau pengetahuan untuk menilai setiap proposal. Mereka dapat memilih delegasi yang dianggap memahami perkembangan proyek dan bersedia berpartisipasi secara aktif.
Pada sistem delegasi tertentu, token tetap berada di dompet pemilik. Yang dialihkan adalah kekuatan voting, bukan kepemilikan tokennya. Namun, detail teknis dan ketentuannya tetap bergantung pada implementasi masing-masing DAO.
Sebagai contoh, dokumentasi resmi Uniswap menjelaskan bahwa pemegang UNI dapat mendelegasikan kekuatan voting kepada alamat sendiri atau delegasi lain. Dalam sistem tersebut, delegasi mengaktifkan hak voting dan dapat diubah sesuai ketentuan yang berlaku. Panduan Voting Uniswap
Delegasi juga memiliki risiko. Jika banyak pemegang token memilih orang yang sama sebagai delegasi, pengaruh voting dapat terkonsentrasi pada sejumlah kecil pihak. Oleh karena itu, anggota perlu menilai rekam jejak, transparansi, dan pandangan delegasi terhadap proposal yang diajukan.
Uniswap menggunakan token UNI dalam sistem tata kelolanya. Pemegang UNI dapat berpartisipasi dalam keputusan yang berada dalam lingkup governance, termasuk proposal terkait treasury dan perubahan protokol tertentu.
Prosesnya mencakup diskusi komunitas, tahapan voting, serta persyaratan khusus untuk proposal yang akan dijalankan. Sistem delegasi juga memungkinkan kekuatan voting diwakili oleh pihak lain.
Contoh ini menunjukkan bahwa memiliki governance token tidak selalu berarti keputusan dapat diambil hanya dengan satu klik. Proposal tetap harus mengikuti proses dan ketentuan tata kelola yang berlaku.
Arbitrum DAO menggunakan token ARB untuk partisipasi dalam proposal tata kelola. Pemegang token atau pihak yang menerima delegasi kekuatan voting dapat berpartisipasi dalam keputusan terkait ekosistem Arbitrium dan penggunaan dana treasury.
Dokumentasi Arbitrium juga menjelaskan adanya mekanisme tata kelola dan Security Council dengan kewenangan tertentu, termasuk penanganan kondisi darurat. Ini memperlihatkan bahwa sebuah DAO dapat memiliki beberapa lapisan kewenangan, bukan hanya voting pemegang token. Arbitrum DAO: Conceptual Overview
Kedua contoh ini memiliki aturan dan struktur yang berbeda. Karena itu, mekanisme dari satu proyek tidak boleh dianggap berlaku untuk semua DAO.
DAO dapat menawarkan cara bagi komunitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada satu pengelola pusat. Proposal dan aktivitas on-chain tertentu juga dapat diperiksa oleh publik, sementara treasury dapat dikelola berdasarkan aturan yang disepakati.
Namun, mekanisme ini tidak menghilangkan masalah tata kelola.
Konsentrasi kekuatan voting. Jika bobot suara mengikuti jumlah token, pemegang token besar dapat memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan.
Partisipasi rendah. Ketika banyak anggota tidak mengikuti voting, keputusan dapat ditentukan oleh kelompok yang relatif kecil.
Risiko teknis. Kesalahan dalam smart contract atau proposal yang mengandung tindakan berbahaya dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan operasional.
Konflik kepentingan. Pemegang token, pengembang, delegasi, dan pengguna protokol dapat memiliki prioritas yang berbeda.
Ketergantungan pada pihak tertentu. Walaupun keputusan disetujui melalui voting, pelaksanaan atau pemeliharaan sistem mungkin masih bergantung pada tim inti, multisig, atau penyedia layanan.
Karena itu, transparansi dan voting komunitas sebaiknya dipahami sebagai mekanisme tata kelola, bukan jaminan bahwa keputusan selalu adil, aman, atau menguntungkan seluruh anggota.
Sebelum memberikan suara, periksa beberapa hal berikut:
Aturan governance: Pahami siapa yang dapat mengajukan proposal, siapa yang berhak memilih, dan bagaimana hasil ditentukan.
Isi proposal: Baca perubahan yang diajukan, termasuk dampak teknis, biaya, dan risiko.
Bobot voting: Cari tahu apakah kekuatan suara mengikuti jumlah token, delegasi, reputasi, atau mekanisme lain.
Kuorum dan ambang persetujuan: Periksa persyaratan minimum agar proposal dapat lolos.
Pelaksanaan keputusan: Ketahui apakah hasil voting dieksekusi otomatis atau membutuhkan tindakan pihak lain.
Konflik kepentingan: Perhatikan siapa yang mengajukan proposal dan siapa yang berpotensi memperoleh manfaat.
Keamanan: Jika proposal mengubah smart contract atau memindahkan dana, periksa penjelasan teknis dan proses peninjauannya.
Penting juga untuk membedakan partisipasi governance dari aktivitas jual beli crypto. Memiliki atau menukar aset tidak otomatis memberikan hak suara dalam DAO. Hak tersebut ditentukan oleh token yang relevan dan aturan tata kelola proyek.
Jika ingin memahami perbedaan aktivitas menukar aset dan memperoleh hak governance, Anda dapat melihat fitur konversi USDT ke BTC di Bybit Indonesia, dengan catatan bahwa konversi aset tidak dengan sendirinya memberikan hak voting dalam suatu DAO.
Untuk melihat contoh perdagangan aset crypto di pasar spot, Anda dapat mengunjungi pasangan BTC/USDT di Bybit Indonesia; aktivitas perdagangan spot berbeda dari partisipasi dalam tata kelola protokol.
Jika ingin mempelajari fitur Exchange aset crypto di Bybit Indonesia, pahami bahwa menukar satu aset dengan aset lain tidak otomatis memberikan hak suara, karena hak governance mengikuti aturan proyek yang bersangkutan.
DAO menawarkan cara untuk mengkoordinasikan komunitas dan mengambil keputusan melalui aturan yang dapat mencakup blockchain, governance token, dan smart contract. Melalui proposal, diskusi, voting, dan delegasi, anggota dapat ikut menentukan arah proyek sesuai hak yang diberikan oleh sistemnya.
Namun, desentralisasi tidak berarti setiap anggota memiliki suara yang sama atau semua keputusan dijalankan otomatis. Bobot token, kuorum, delegasi, kewenangan pihak tertentu, dan proses implementasi dapat mempengaruhi hasil akhirnya.
Memahami mekanisme tersebut membantu pengguna menilai bagaimana sebuah DAO benar-benar beroperasi, bukan hanya berdasarkan label desentralisasi. Sebelum mengikuti voting atau berpartisipasi dalam komunitas, periksa dokumentasi resminya, pahami konsekuensi proposal, dan jangan menganggap governance token sebagai jaminan kendali penuh atas proyek maupun sebagai aset yang pasti memiliki nilai tertentu.